- Salah satunya Penundaan Keberangkatan
JAKARTA TABARONEWS — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar mempersiapkan empat skenario terkait keberangkatan ibadah haji bagi jemaah RI di tengah perang Iran dengan AS-Israel.
Ia berharap eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah segera mereda agar prosesi ibadah haji tahun ini bisa berjalan sesuai rencana.
“Yang jelas skenario utama kita sekarang itu adalah keselamatan jemaah haji dan mudah-mudahan pelaksanaan haji bisa dilaksanakan, itu saja. Kita berharap di situ. Tapi skenario-skenario lain tetap dipersiapkan,” ujar Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/3).
Dahnil menjabarkan sejumlah skenario yang disiapkan pemerintah.
Pertama, skenario menjamin keamanan penerbangan, pemerintah akan menyiapkan rute penerbangan yang aman.
Ia menyampaikan perihal itu pemerintah akan berkoordinasi dengan otoritas penerbangan dan otoritas Arab Saudi dan sejumlah negara lain.
“Kan ada, ada rute yang berbeda, misalnya lewat jalur selatan, kemudian ada lewat Afrika,” ucap dia.
Lalu, ia juga mengakui adanya skenario menunda keberangkatan jemaah apabila konflik belum kunjung mereda hingga 22 April bersamaan dengan jadwal keberangkatan kloter pertama.
Ia menyebut skenario yang dipersiapkan itu akan dibahas bersama dengan DPR RI.
“Nah kemudian skenarionya ya seperti COVID misalnya yang lalu, kalau kemudian membahayakan jemaah misalnya dan membahayakan keselamatan, maka skenario untuk menunda bisa jadi muncul,” ujarnya.
Dahnil menekankan prioritas pemerintah dalam hal ini ialah memastikan keselamatan bagi jemaah haji asal RI.
Ia mengatakan hal itu yang menjadi sorotan penting dari Preaiden RI Prabowo Subianto.
“Tadi petunjuk Presiden adalah semua kondisi atau semua skenario harus dipersiapkan. Orientasinya tadi saya sebutkan, pastikan keselamatan jemaah yang utama,” ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan opsi tersebut masih dipertimbangkan karena alasan keselamatan para jemaah. Terlebih, eskalasi akibat perang terhadap negara-negara di kawasan Asia Barat belum ada tanda-tanda mereda.
“Skenario kemungkinan Pemerintah Saudi membuka, namun Indonesia membatalkan keberangkatan, dengan kondisi seperti ini karena dirisiko keamanan dinilai terlalu besar bagi keselamatan jemaah haji warga negara Indonesia,” kata Irfan dalam rapat Komisi VIII DPR, Rabu (11/3).
Lewat opsi itu, kata Irfan, pemerintah harus melakukan lobi tingkat tinggi dengan pemerintah Arab Saudi agar semua biaya yang sudah dibayarkan tidak hangus. Mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga masyair.
Sehingga nantinya, semua biaya tersebut bisa digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji pada 2027.
“Dan ini berbagai kemungkinan termasuk kemungkinan penolakan juga ada saja sehingga kami juga selalu mengantisipasinya,” ujar Irfan.
Meski begitu, Irfan mengatakan pemerintah tetap membuka opsi untuk tetap memberangkatkan jemaah haji 2026, meski dengan risiko tinggi. Namun, pemerintah nantinya harus menyiapkan mitigasi jalur udara untuk menjauhi jalur konflik seperti Irak, Syria, Iran, Israel, UAE, dan Qatar.
Nantinya, penerbangan bisa memutar melalui jalur selatan via Samudra Hindia dan masuk melalui ruang udara Afrika Timur.
“Koordinasi dengan pihak GACA Arab Saudi sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan zona penerbangan. Dampak dari pengalihan rute ini antara lain waktu tempuh semakin panjang,” ujar Irfan.(int)
