- Sudah Ideal di Bawah Komando Presiden, Alat Negara Pelayan Masyarakat
JAKARTA TABARONEWS — Kepala Kepolisian RI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas dan lantang menolak usulan Polri di bawah kementerian.
Pernyataan itu disampaikan Listyo dalam kesimpulan rapat kerja bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2026). Jenderal bintang empat itu menyebutkan bahwa posisi Polri di bawah Presiden telah ideal untuk bisa menjadi alat negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Mohon maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus,” kata Listyo dengan nada tegas.
Pernyataan tegas Kapolri itu langsung disambut tepuk tangan dari seluruh peserta rapat di Komisi III DPR.
Dia menilai ide menempatkan Polri di bawah kementerian sama dengan melemahkan institusi, negara, bahkan Presiden. Dia kerenanya lebih memilih dicopot dari posisi Kapolri dibanding institusi Polri harus di bawah kementerian, atau ada kementerian kepolisian.
“Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” kata Listyo.
“Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan lebih baik menjadi petani daripada menjadi menteri kepolisian. Listyo mengaku mendapat pesan yang menawarkannya menjadi menteri kepolisian. Ia pun menolak adanya usul menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu.
“Kalau saya harus memilih, kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, ‘mau ndak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak-ibuk sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian, dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” kata Listyo.(adm)
