- Kasihan Masyarakat, Ekonomi ‘Lumpuh’
PALOPO TABARONEWS — Aksi penutupan jalan Trans Sulawesi di sejumlah titik di Luwu Raya, sebagai aspirasi warga agar Luwu Raya ini dimekarkan menjadi provinsi, kini menjadi perhatian pusat. Hanya saja, penutupan jalan kiranya dilakukan secara terstruktur, sehingga tidak merugikan orang banyak.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR), H. Arsyad Kasmar, mengharapkan berbagai aksi unjuk rasa yang dilakukan elemen masyarakat, pemuda, dan mahasiswa dalam menuntut pemekaran Tanah Luwu menjadi Provinsi Luwu Raya dilakukan secara terstruktur dan jika bisa tidak sampai menutup akses jalan Trans Sulawesi berhari-hari.
Namun demikian, Arsyad mengingatkan agar gerakan tersebut dilakukan secara lebih terarah dan strategis, sehingga tidak berujung stagnan.
Menurutnya, tanpa arah yang jelas, perjuangan pemekaran hanya akan berjalan di tempat.
“Kalau bisa jangan sampai menutup jalan, melarang orang lewat. Kasihan yang kena dampaknya masyarakat juga. Perekonomian bisa lumpuh, karena suplai logistik tidak ada. Harga-harga naik, toh masyarakat juga yang kena dampaknya. Kalau sampai harus tutup jalan, mungkin bisa sistem buka tutup agar distribusi barang dan mobilitas warga tetap jalan,” ujar Arsyad Kasmar, Jumat (30/1/2026).
Lebih lanjut, Arsyad mengungkapkan bahwa BPP KKLR di Jakarta telah fokus memperjuangkan pemekaran Tana Luwu melalui pelbagai cara. Mulai dari secara peraturan dan lewat jalur politik itu sedang diupayakan.
Menurutnya, salah satu prioritas utama saat ini adalah mendorong pembentukan Kabupaten Luwu Tengah (Luteng) dari wilayah Walmas.(adm)
