- Jumlahnya 105 Ribu Unit Pikap
JAKARTA TABARONEWS — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan impor kendaraan komersial, termasuk mobil pikap dari India, tidak memerlukan izin impor maupun rekomendasi khusus.
Pernyataan ini merespons rencana impor 105 ribu kendaraan komersial untuk proyek Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Budi menegaskan pengaturan impor kendaraan berbeda dengan komoditas lain karena tidak mewajibkan Persetujuan Impor (PI).
“Mobil itu tidak perlu PI, tidak perlu rekomendasi. Kalau mobil kan bebas,” ujar Budi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (20/2).
Ia juga menyarankan agar penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan impor kendaraan dapat ditanyakan kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) selaku instansi teknis yang menangani sektor otomotif.
Rencana impor kendaraan tersebut sebelumnya mencuat setelah BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) diketahui akan mengimpor 105 ribu kendaraan komersial dari India pada tahun ini.
Dua produsen kendaraan asal India, Mahindra & Mahindra serta Tata Motors, telah mengumumkan ekspor kendaraan ke Indonesia untuk proyek tersebut.
Mahindra akan mengirim sekitar 35 ribu unit pikap Scorpio yang diproduksi di pabrik Nashik, Maharashtra, sementara Tata Motors memperoleh pesanan 70 ribu unit yang terdiri dari 35 ribu pikap Yodha dan 35 ribu truk Ultra T7.
Total impor kendaraan komersial tersebut hampir setara dengan penjualan pikap semua merek di Indonesia yang mencapai sekitar 107 ribu unit sepanjang 2025.
Tuai Kritik
Rencana impor itu menuai kritik karena Indonesia dinilai memiliki kapasitas produksi kendaraan pikap dalam negeri yang cukup besar.
Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, menegaskan, dirinya bukan orang baru di sektor otomotif. Ia mengaku pernah menghabiskan hampir sebelas tahun bekerja di pabrikan otomotif nasional.
“Saya punya history, pernah kerja di pabrikan otomotif nasional, di situ saya hampir menghabiskan waktu nyaris sebelas tahun,” ujar Heru, Sabtu (21/2/2026).
Dengan latar belakang tersebut, ia mengklaim memahami betul dinamika industri otomotif nasional, termasuk aspek politik dan ekonomi yang menyertainya.
“Jadi ketika pemerintah sudah memutuskan mengimpor 105 ribu pickup dan truk, tentu ini adalah keputusan politik,” tegasnya.(int)
