JAKARTA TABARONEWS – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan defisit APBN hingga April 2026 sebesar Rp164,4 triliun. Realisasi itu setara dengan 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit dapat terjadi jika pendapatan negara lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran atau belanja negara.
Tercatat, pendapatan negara sampai April 2026 mencapai Rp 918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp 1.082,8 triliun atau tumbuh 34,3 persen yoy.
“Dengan dinamika tersebut, defisit APBN tercatat sebesar Rp 164,4 triliun atau 0,64 persen terhadap PDB,” ungkapnya saat konferensi pers APBN KiTA di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Selasa (19/5).
Keseimbangan primer tercatat surplus Rp 28 triliun atau tumbuh 83,9 persen yoy.
Perbaikan defisit APBN ditopang oleh kenaikan pendapatan negara yang tumbuh 13,3% secara tahunan menjadi Rp918,4 triliun per April 2026.
Pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp746,9 triliun atau naik 13,7% secara tahunan. Penerimaan pajak tercatat mencapai Rp646,3 triliun atau meningkat 16,1% secara tahunan.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100,6 triliun atau tumbuh 0,6% secara tahunan. Kenaikan juga terjadi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh 11,6% secara tahunan menjadi Rp171,3 triliun.
Selain itu, APBN 2026 per April juga mencatat keseimbangan primer surplus sebesar Rp28 triliun. Sebelumnya, pada Maret 2026 keseimbangan primer masih mengalami defisit Rp95,8 triliun.
Di tengah peningkatan penerimaan negara, pemerintah tetap mempercepat realisasi belanja negara. “Belanja negara kita gedor untuk cepat. Jadi, yang tadi [keseimbangan] primer surplus tetap saja belanjanya cepat,” kata Purbaya.
Belanja negara per April 2026 tercatat mencapai Rp1.082,8 triliun atau naik 34,3% secara tahunan.
Belanja pemerintah pusat menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp826 triliun atau tumbuh 51,1% secara tahunan. Dari jumlah tersebut, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp400,5 triliun, sedangkan belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp425,5 triliun.
Adapun transfer ke daerah tercatat sebesar Rp256,8 triliun atau terkontraksi 1% secara tahunan.(int)
